Image
June 28, 2016 790 pts 6873

Peredaran Vaksin Palsu, Kemana Peran Pemerintah?

Hari ini orang tua akan lebih waspada terhadap obat yang akan diberikan kepada bayinya. Pasalnya, peredaran vaksin palsu beberapa hari belakangan ini sungguh sangat meresahkan. Sebab, penemuan ini didasari adanya seorang balita yang meninggal setelah diberikan vaksi. Syahdan, polisi akhirnya berhasil membongkar kejahatan pembuatan dan peredaran vaksin palsu dari tahun 2003. Lantas pertanyaannya mengapa ini bisa terjadi? Kemana peran pemerintah?

Ya, sudah seharusnya praktik penjualan vaksin harus lebih ketat. Bahkan penjualan vaksin tanpa resep dokter di apotek rakyat seharusnya mendapat sorotan dari Kementerian Kesehatan Sebab, mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

“Memang pembinaan dan pengawasannya masih sangat lemah. Obat daftar G, yang seharusnya memakai resep dokter, hanya boleh di apotek. Tapi kita lihat toko obat juga banyak yang menjual (obat daftar G),” kata Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta sebagaimana dikutip dari BBC.com

Marius mengutarakan argumentasinya ketika ditanya mengenai pengawasan terhadap peredaran vaksin dan obat sehubungan dengan ditemukannya vaksin palsu di sebuah apotek rakyat di Jakarta Timur oleh kepolisian, pekan lalu. Penemuan itu kemudian dikembangkan aparat sehingga sebanyak 10 orang ditangkap di Jabodetabek atas dugaan terlibat jaringan pemalsu beragam vaksin dasar untuk bayi, termasuk campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin).

Penjualan di apotek

Seharusnya ada dua institusi yang berwenang mengawasi peredaran obat dan vaksin, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi, lantaran terdapat PMK No.35 tahun 2014, wewenang BPOM untuk mengawasi peredaran obat di apotek beralih ke Kementerian Kesehatan.

“Apotek ada dua, apotek biasa dan apotek rakyat, toko obat yang telah dinaikkan statusnya menjadi apotek karena menjual obat resep dokter. Nah, sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan untuk mengawasi apotek-apotek tersebut, Fungsi pengawasan ini ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Kalau untuk pengadaan vaksin, terus terang sudah sesuai dengan rantai distribusinya, sudah terstruktur. Malah catatan pelaporannya sudah kita bakukan,”

Penelusuran Polisi

Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri mengaku telah menelusuri pemalsuan vaksin, namun jumlahnya tidak sebesar yang ditemukan kepolisian. Menurut pelakasa tugas BPOM, Johan Hamid penemuan vaksi palsu sebenarnya sudah dideteksi sejak 2014 tapi waktu itu jumlahnya kecil dan jauh lebih besar dai hasil tangkap Bareskrim.

Hasil dari penelusuran Polisi akhirnya menetapkan 10 orang yang ditahan. lima orang di antara mereka diduga sebagai produsen, dua orang kurir, 2 orang penjual atau distributor, dan seorang pencetak label. Menurut penelusuran polisi keuntungan pemalsu vaksi ini mencapai Rp25 juta setiap minggu.

Dugaan keterlibatan Aparat

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar menuturkan sampai sekarang masih mengembangkan penyelidikan kasus ini terkait dugaan keterlibatan aparat negara. “Karena vaksin ini kan obat yang distribusinya khusus ya, tidak bisa melalui jalur bebas. Biasanya (distribusi) dilakukan dinas-dinas kesehatan yang berada di daerah,” ujar Boy.

Sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pengadaan vaksin hingga distribusi menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, pemerintah (pusat dan daerah) sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap pengadaan yaitu membeli dari perusahaan farmasi, lalu pemerintah pula yang mendistribusikannya. Mengapa ini ada orang sipil yang bisa memproduksi dan mendistribusikan vaksin palsu dengan mudah ke apotik maupun rumah sakit?


Penulis : Staff Trendezia

Dimensi Sosial dalam Ibadah Zakat

June 28, 2016

Islam adalah agama yang mempunyai dua dasar yang harus di yakini dan di jalan [..]

Peredaran Vaksin Palsu, Kemana Peran Pemerintah?

June 28, 2016

Hari ini orang tua akan lebih waspada terhadap obat yang akan diberikan kepad [..]

UU Pilkada Terbaru Syarat dengan Kepentingan Elit Politik

June 28, 2016

Undang-undang Pilkada terbaru yakni Nomor 10 tahun 2016 telah resmi menjadi a [..]


Product Corner

Product CornerGalaxy Note 5 dan Galaxy Note 7, Cepat Mana?

Belakangan ini samsung telah merilis produk terbarunya galaxy note 7, kabarnya generasi samsung t [..]

August 31, 2016

Product CornerDaihatsu Sigra vs Toyota Calya, Pilih Mana?

Baru baru ini , mobil multi purpose vehicle  (MPV) LCGC, Toyota Calya dan Daihatsu [..]

August 03, 2016

Product CornerToyota Sienta Versus Honda Freed: Spesifikasi dan Fitur

Baru-baru ini,  Toyota meluncurkan produk terbarunya dengan nama Toyota Sienta. Meski secara [..]

July 27, 2016

Product CornerSama Sama Murah, Xiaomi Redmi 2 atau Smartfren Andromax R2 Canggih Mana?

Ketatnya persaingan dunia bisnis smarphone dan lesunya ekonomi dunia, banyak produsen teknologi i [..]

July 09, 2016

Product CornerLenovo Rilis Smartphone 8 Inch

Tahun ini bisnis tablet di Indonesia menurun ketimbang tahun kemaren. Namun bukan berarti menyuru [..]

June 29, 2016